Notification

×

Iklan

Indeks Berita

Menolak Vaksinasi, Ditahan Satu Tahun Atau Denda Maksimal Rp100 juta

13 Jan 2021 | 14.38 WIB Last Updated 2021-01-13T07:41:50Z

gubernur jawa barat ridwan kamil memimpin konferensi video terkait vaksinasi(humas)

BANDUNG, NYARINK.COM -- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil yang juga Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar memimpin konferensi video terkait rencana vaksinasi, bersama organisasi profesi, tokoh agama, hingga masyarakat, dari Gedung Pakuan, Kota Bandung. 


Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (RI) sendiri rencananya memulai vaksinasi Tahap I Termin I pada pekan kedua Januari 2021. Kick off diawali dengan vaksinasi untuk Presiden RI Joko Widodo pada Rabu (13/1), diikuti vaksinasi serentak SDM Kesehatan fasyankes dan kepala daerah serta tokoh publik esensial lain di 34 provinsi pada Kamis (14/1). 


Di Jabar, vaksinasi perdana mulai 14 Januari 2021 dilakukan oleh tujuh daerah yakni Kota Bandung, Bekasi, Bogor, Depok, dan Cimahi, serta Kabupaten Bandung dan Bandung Barat.  


Dari lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jabar, orang pertama yang divaksin adalah Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum. Rencananya, vaksinasi dilakukan di RSHS Kota Bandung. 


Dilanjutkan pemberian vaksin kepada Kapolda Jabar Irjen Pol. Ahmad Dofiri serta tokoh agama, politik, hingga komunitas dan sasaran utama yakni SDM Kesehatan. 


Sementara Kang Emil --sapaan Gubernur Jabar Ridwan Kamil-- hanya mendampingi dan tidak ikut divaksin karena sudah berstatus relawan uji klinis fase 3 vaksin COVID-19 di Indonesia. 


"Hampir satu tahun kita berjuang mencari solusi. Dan berita baik di 2021, vaksin sudah hadir," ucap Kang Emil. 


"Tapi (kehadiran) vaksin (COVID-19) ini direspons dua cara. Mereka yang rasional, maka vaksin direspons positif. Tetapi mohon maaf, masih banyak di antara jemaah, umat, rakyat, yang merespons dengan ketakutan karena tiga hal, (yakni) tidak bertanya kepada ahlinya, terkena provokasi, dan terkena hoaks," tambahnya. 


Apalagi, fatwa MUI dan Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM untuk vaksin Sinovac yang akan digunakan di Indonesia sudah keluar pada 11 Januari 2021. 


"Kita titip kepada semua, ulama hingga pejabat, mari edukasi (warga) bahwa kalau bertanya (tentang vaksin) itu ke tiga pintu, (yaitu) ahli vaksin sesuai ilmunya, MUI terkait halalnya, dan BPOM tentang uji klinis. Dan fatwa MUI juga EUA BPOM sudah keluar," tutur Kang Emil. 


Kepada calon penerima vaksin yang menolak, Kang Emil menegaskan, mereka termasuk orang-orang yang membahayakan karena saat ini urgensi vaksinasi COVID-19 sangat tinggi di tengah masa pandemi. 


"Maka bagi mereka yang sudah wajib divaksin dan menolak, berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 84 dan UU Nomor 6 Tahun 2018, siapa yang menolak vaksinasi, ditahan satu tahun atau denda maksimal Rp100 juta," tambahnya. 


Lewat pertemuan virtual ini, Kang Emil juga mengajak orang yang peduli maupun calon penerima vaksin untuk mengampanyekan simbol "V" di tangan merujuk kata "vaksin/vaksinasi". Kepada para peserta konferensi video, ia pun berterima kasih atas dukungan terhadap program vaksinasi di Jabar. 


"Teknis sudah tertangani dengan baik, untuk komunikasi ke masyarakat kami butuh bantuan. Titip ke kiai, ormas keagamaan lain, terus jangan berhenti melawan isu-isu yang melemahkan ikhtiar kita (melawan pandemi). Tetap semangat tebarkan aura optimisme," tutupnya. 


Mengikuti konferensi video dari Kota Tasikmalaya, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum menegaskan, ia sudah siap divaksin pada Kamis (14/1) mendatang. 


"Saya orang pertama yang divaksin di Jawa Barat. Saya pun mengimbau masyarakat, sudah jangan ragukan lagi tentang vaksin. Ulama yang terlegalitas dengan MUI sudah menyatakan halal, Menteri Kesehatan menyatakan ini salah satu ikhtiar pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19," ucap Kang Uu. 


*Dukungan Berbagai Pihak Lintas Profesi dan Agama Terus Menguat*


Selain arahan dan motivasi dari Kang Emil, berbagai pihak juga menyampaikan kesiapan dan dukungan bagi Provinsi Jabar untuk menyukseskan rencana vaksinasi COVID-19 yang dicanangkan pemerintah pusat.  


Ketua Komisi Fatwa MUI Jabar, KH. Badruzzaman mengatakan, selain berdoa kepada Allah SWT yang menciptakan penyakit, umat Muslim juga perlu berusaha lahiriah. 


Menurut KH. Abun Bunyamin, pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta yang juga tokoh Nahdlatul Ulama (NU), vaksin diperlukan demi kemaslahatan umat. "Kami yakin apa yang dilakukan, vaksinasi, dibutuhkan masyarakat untuk kemaslahatan," ucapnya. 


Sekretaris PW Muhammadiyah Jabar, Jamjam Erawan berujar, pihaknya mengapresiasi upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jabar dalam melawan pandemi. Namun, ia mengingatkan bahwa vaksinasi saja tidak cukup untuk menghentikan pandemi COVID-19. 


"Muhammadiyah Jabar mendukung (vaksinasi), sesuai arahan Muhammadiyah pusat beri dukungan kepada pemerintah untuk mencegah COVID-19. Pandemi tidak semata-mata selesai oleh vaksin. Meski sudah vaksinasi, diharapkan tetap ketat dalam penegakan 3M dan 3T," tutur Jamjam. 


Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Bandung, Romo FX Wahyu Tri Wibowo mengatakan, Gereja Katolik Keuskupan Bandung juga berterima kasih atas inisiatif dan kerja sama untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.  


"Kami di paroki-paroki berkampanye tentang protokol kesehatan dan memutus rantai penyebaran. Kami bersyukur diajak bersama bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat. Kita mulai (vaksinasi) bersama, ini akan menjadi gambaran, agar warga Jabar tidak takut menerima vaksin. Kami siap mendukung, arahan gubernur akan kami sosialisasikan kepada umat Katolik di Keuskupan Bandung," ucap Romo Wahyu. 


Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jabar, Dr. Eka Mulyana menegaskan, pihaknya termasuk para dokter di 27 kabupaten/kota se-Jabar yang berjumlah 25 ribu lebih pun siap mendukung pelaksanaan vaksinasi di Jabar mulai 14 Januari mendatang. 


"Ada tiga poin penting: aman, daya lindung, dan halal. Ketiganya sudah terpenuhi baik dari MUI maupun BPOM. Kami didukung pengurus (IDI) pusat akan mendukung penuh menyukseskan vaksinasi. Terkait masih adanya respons negatif atau ketakutan, kami rilis webinar di 27 kabupaten/kota mengenai isu terkini terkait vaksinasi ini," kata Dr. Eka yang juga relawan vaksinasi COVID-19. 


Saat ini, terdapat 1.483 orang vaksinator atau tenaga penyuntikan di Jabar dan tengah dilatih sebanyak 9.503 orang.  


Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jabar, Dewi Sartika, menjelaskan, vaksin untuk Tahap I Termin I sudah tiba di masing-masing kabupaten/kota penerima. Di Tahap I Termin I, sasaran vaksinasi sebanyak 74.760 SDM Kesehatan fasyankes. 


Berikutnya, di Tahap I Termin II untuk vaksinasi pada Februari 2021, Jabar akan menerima alokasi vaksin Sinovac sebanyak 160 ribu dosis untuk 27 kabupaten/kota. 


Konferensi video terkait vaksinasi ini turut diikuti antara lain Kapolda Jabar Irjen Pol. Ahmad Dofiri, Sekretaris Parisada Hindu Dharma Indonesia Jabar I Ketut Wiguna, Sekretaris PGIW Jabar Paulus Wijono, perwakilan IBI Jabar, hingga PPNI Jabar. Seluruh pihak mendukung dan siap menyukseskan vaksinasi di Jabar maupun Indonesia.(Ink21)



×
Berita Terbaru Update