Notification

×

Iklan

Indeks Berita

Diduga Terjadi Mark Uap, Masyarakat Mulai Pertanyakan Anggaran Rp 3,8 M Yang di Kelola Pemkab Kepulauan Meranti

Minggu, Agustus 01, 2021 | 20.07 WIB Last Updated 2021-08-01T13:15:54Z


NYARINK.COM - Dalam Dokumen berita acara serah terima Aset bergerak dan Aset tidak bergerak beserta Administrasi dan Dokumen dari pemerintah Bengkalis kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Diduga telah dimanfaatkan oleh oknum – oknum untuk kepentingan sekelompok orang yang mengambil keuntungan mengambil keuntungan.


Dalam dokumen yang bernomor : 01 / BA /ASET-PP IV/ 2013 dan Nomor : 100 / BA / DPPK D-ASET/2013. Pada Kamis 04 / April / 2013 yang ditandatangani oleh pemberi aset diwakili oleh Ir. H. Herliyan Saleh M.se selaku Bupati Bengkalis saat itu, dan ditandatangani oleh penerima Aset Drs. Irwan Nasir M.si sahaelaku Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti.


Menurut data yang di himpun,  aset yang diberikan Pemda Kabupaten Bengkalis kepada Pemda Kabupaten kepulauan Meranti yang bernilai Rp. 3.849.961.500 untuk Pengadaan Lahan TPU Kristen yang berlokasi di Jalan Tanjung Harapan kota Selatpanjang, terindikasi di mark up.


Ironisnya. Lahan yang di berikan oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti kepada Badan Kerjasama Seluruh Gereja (BKSG) selaku pengelola kuburan umat yang beragama Kristen itu, hanya seluas satu hektar.


Hal yang tidak wajar tersebut, mulai dipertanyakan oleh beberapa pihak. Bagaimana tidak,  anggaran yang sangat fantastis yakni sekira Rp 3,8 milliar hanya untuk satu banguna pekuburan saja.


Dari penelusuran, salah satu pengurus BKSG mengakui hanya di berikan satu hektar luas tanah untuk kuburan oleh Pemda kabupaten Kepulauan Meranti yang di kelola olah BKSG. Itu pun, status tanahnya tetap milik Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti atau aset Pemda.


“Iya BKSG hanya diberikan pengelolaan lahan untuk kuburan, kita orang Kristen hanya diberi lahan satu  hektar oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti. Yakni, yang ada di Tanjung harapan sekarang, kuburan yang baru itu. kalau masalah anggaran yang ada di pemda kita kurang mengerti, memang Bengkalis memberikan ke Meranti anggarannya 3,8 miliar, namun Pemda enggak pernah menjelaskan kemana uang itu perginya,” ungkap salah satu pengurus BKSG yang enggan disebutkan namanya.


Hingga berita ini diunggah, masyarakat masih mempertanyakan anggaran Rp 3.8 miliar tersebut. Kurangnya keterbukaan publik oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti mengakibatkan masyarakat kurang percaya terhadap pemerintah daerah, dan siapakah dalang dibalik pengadaan lahan TPU Kristen tersebut.
(Tengku/ink21)

 


×
Berita Terbaru Update