Notification

×

Iklan

Indeks Berita

JPKP Ingatkan Rumkit, Apapun Yang Terjadi Pelayanan Tetap Harus Berjalan

Senin, Agustus 16, 2021 | 21.20 WIB Last Updated 2021-08-16T15:55:10Z

 

 JPKP bersama Komisi IV DPRD Kota Cimahi, Hadir bersama Staf Pegawai Rumah Sakit Cibabat


NYARINK.Com, CIMAHI - Hadir di hadapan komisi IV DPRD Kota Cimahi. Lembaga yang mengawasi kebijakan publik terkait pelayanan kesehatan rumah sakit, nampak disorot oleh JPKP. 


Jaringan Pengawasan Kebijakan Publik (JPKP) Kota Cimahi menilai jika selama ini pelayanan yang diberikan oleh RSU Cibabat diduga telah menyentuh Undang- undang No. 36 tahun 2009, tentang kesehatan dengan pasal 32 ayat 2,  "Bahwa dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun rumah sakit swasta dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka". 


Pada dasarnya, JPKP mengigatkan Dewan DPRD Kota Cimahi untuk menyampaikan kepada pihak rumah sakit umum Cibabat, terkait peran dan fungsi pelayanan rumah sakit agar tidak terulang kembali.


Mengingat Undang- undang No. 36 tahun 2009 bersentuhan dengan Pasal 190 ayat 1 yang menerangkan, jika Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan melanggar pasal 32 ayat 2, secara tegas akan dipenjara minimal 2 tahun dan denda maksimal 200 juta.


Selain pasal diatas, Ketua JPKP menambahkan, ada pasal yang jika menyebabkan kematian pasien akan dipenjara maksimal 10 tahun dan denda Satu Milyar. Ujar Jhoni dihadapan anggota Dewan dan staf pegawai rumah sakit.


Disisi lain pihak rumah sakit menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan pelayanan yang terjadi. Dijelaskan oleh dr. Darlia jika Rumah Sakit selama pandemi covid mengalami penurunan payananan mengingat 400 pegawai tenaga kesehatan terpapar covid 19.


"Kami mengalami penurunan pelayanan saat itu, bahkan penutupan pelayanan kepada pasien, mengingat 400 tenaga kesehatan kami terpapar covid 19"  Ujar dr. Darlia.


Disisi lain pihak rumah sakit mengalami kekosongan Oksigen juga kamar yang penuh dengan pasien Covid 19. Tambahnya dihadapan anggota Dewan serta Lembaga pengawas JPKP.


Ketua Komisi IV Ayis Livilianto mengakui adanya peningkatan pasien saat itu, karena bulan juni dan juli merupakan masa masanya  peningkatan kasus yang luar biasa, namun Ayis menyayangkan adanya penutuan rumah sakit yang terjadi, dan berharap jangan sampai terjadi kembali. Ujar Ayis kepada Nyarink.com


"Saya akui saat itu sedang peningkatan kasus Covid 19, namun adanya penututupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebaiknya jangan sampai terjadi, dan tidak kami harapkan terjadi" cetusnya. 


Diakhir Audiensi, Jhoni selaku ketua JPKP mengingatkan. Jika keberadaannya di Komisi 4 tidak lain, hanya untuk mengingatkan akan pentingnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.


"Jangan pernah menolak pasien, karena itu melanggar Undang undang yang telah disebutkan diatas. Jadi!, pelayanan Rumah Sakit tetap harus berjalan" tutup Jhoni kepada awak media. 



×
Berita Terbaru Update