Notification

×

Iklan

Indeks Berita

Ketua DPRD Meranti, Delapan Fraksi DPRD Tolak Perbub Potong Gaji THL

Jumat, Agustus 20, 2021 | 23.37 WIB Last Updated 2021-08-20T16:40:27Z

Forum Komunikasi Honorer saat meminta pendapat anggota DPRD Kepulauan Meranti.

NYARINK.com, KEPULAUAN MERANTI - Polemik pemangkasan gaji tenaga harian lepas (THL) atau yang lebih sering disebut honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus berlanjut. 


Forum Komunikasi Honorer datangi kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, untuk mintai pendapatnya. Mereka menyampaikan beberapa poin. Diantaranya, pemotongan upah tenaga non-PNS sebesar 35 persen oleh Pemkab, pada Rabu (18/8/21).


Meski sudah tertuang dalam Perbub, mereka menilai kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak manusiawi. Sebelumnya, honorer menerima Rp 1,2 juta, setelah dipotong menjadi Rp 780 ribu. Delapan fraksi secara tegas menolak kebijakan yang telah diambil oleh Bupati H M Adil.


Ketua DPRD Meranti Ardiyansyah, mengaku banyak menerima keluhan dari tenaga non-PNS tersebut. Baik itu kesulitan menyangkut kebutuhan rumah tangga dan lain-lain. Setelah mendengar semuanya, delapan Fraksi DPRD Meranti secara tegas menolak Perbup terkait pemotongan gaji THL.


''Secara aturan, ini Perbup. Jadi seratus persen kebijakan atau kewenangan Bupati. Kami sudah memanggil semua pimpinan fraksi. Ada delapan fraksi sepakat mengevaluasi kembali Perbup tersebut,'' ungkapnya.


Sebelum itu, pihaknya juga memanggil tim TAPD untuk mengetahui pengeluaran dan pendapatan. Diakuinya, memang pemerintah sekarang ini kewalahan karena defisit anggaran. 


'Didapati Rp40 miliar dari hasil pengurangan (gaji honorer) itu. Kami sudah punya agenda bertemu bupati agar pemotongan gaji honorer ini dikaji dan dievaluasi ulang kembali,'' katanya.

 

Ketua Komisi l DPRD Meranti, Pauzi SE membenarkan bahwa mereka telah mengadakan rapat fraksi dan setuju untuk mengkaji ulang perihal upah honorer tersebut. 


''Memang opsi yang disampaikan oleh pimpinan yakni sama-sama berjuang mengenai gaji yang telah dipotong. Tapi seandainya forum honorer punya opsi lain kami tak bisa menahan, asal tidak melanggar undang-undang silahkan berjuang,'' terangnya.


Sementara itu, anggota Komisi l DPRD Meranti, Dedi Putra SHI menambahkan, pada 2020 sudah disahkan sebesar Rp 60 miliar per tahun (sampai September) untuk upah tenaga honorer dengan estimasi Rp 1,2 juta setiap bulannya. Dia menceritakan, tempo lalu sempat beredar isu pemberhentian honorer. Namun mereka memperjuangkannya.


Dedi berharap, setiap OPD dapat memperhatikan dan mempertahankan THL-nya. Sebab honorer merupakan salah satu pilar penting dalam membantu kerja pemerintah.


''Sama seperti kemarin, ketika mencuat isu pemberhentian honorer kami mempertanyakan ke tiap-tiap OPD apakah masih butuh (tenaga honorer) atau tidak, dan mereka mengaku masih butuh. Nah sekarang terulang lagi namun dalam hal berbeda yakni masalah gaji." ujar Dedi.


"Tenang kami tetap membela masyarakat. Kuncinya, jika urat takut sudah putus, apa boleh buat. Saya salut dengan keberanian adik-adik di sini yang tak takut berjuang demi hak seluruh honorer,'' Tutup politisi asal PPP tersebut.


×
Berita Terbaru Update