Notification

×

Iklan

Indeks Berita

KPU Dorong Perempuan Ambil Bagian

Kamis, September 02, 2021 | 19.21 WIB Last Updated 2021-09-02T12:22:44Z

foto: dosen/ed diR

NYARINK.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersama Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia menggelar rapat membahas program Perempuan Memimpin 2021, yang salah satunya ditujukan untuk meningkatkan kapasitas perempuan di KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Jumat (27/8/2021). 

Rapat sekaligus sosialisasi secara daring ini juga diharapkan mendorong kaum perempuan untuk ambil bagian dalam pelatihan yang nantinya akan dilaksanakan oleh Puskapol UI. Serta mendorong mereka untuk ikut dalam seleksi anggota KPU RI pada seleksi periode 2022-2027. 


Ketua KPU RI, Ilham Saputra mengajak perempuan-perempuan di KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota untuk mengikuti pelatihan Perempuan Memimpin 2021 guna meningkatkan kapasitas. Dia percaya perempuan-perempuan di unit kerja KPU seluruh Indonesia memiliki kemampuan dalam kepemimpinan, mengingat telah memiliki pengalaman salah satunya menjalankan penyelenggara pemilu yang ketat. 


"Mari kita ikuti bersama, kita yakin peningkatan kapasitas perempuan, peningkatan kapasitas perempuan di institusi penyelenggara pemilu akan menguatkan demokrasi dan akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu Indonesia," kata Ilham.


Hal senada disampaikan Anggota KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi yang menekankan pentingnya program ini untuk meningkatkan kemampuan tidak hanya bagi individu tapi juga organisasi. Pengalaman yang didapat selama pelatih diyakini juga akan bermanfaat untuk saat ini dan masa akan datang. "Bisa memberikan pencerahan, meningkatkan kapasitas, wawasan dan kompetensi penyelenggara perempuan dan pada saatnya tentu diharapkan bisa memberikan yang terbaik, baik dalam masa tugas, maupun dalam kesempatan ke depan," ujarnya. 


Anggota KPU RI, Viryan juga berharap program pelatihan yang mendorong keterlibatan perempuan ini membangun kesetaraan gender dalam berpolitik. "Program (ini) mudah-mudahan pada substansinya bisa menjadi bagian milestone untuk meningkatkan kualitas demokrasi elektoral dengan keterlibatan sebanyak mungkin perempuan dalam kerja-kerja penyelenggaraan pemilu yang tidak lagi bias gender," kata Viryan.


Senada Anggota KPU RI, Arief Budiman pun menegaskan program ini harus ada karena perempuan perlu mendapat dorongan awal yang berbeda dengan laki-laki. "Mudah-mudahan pelatihan ini memberi wawasan, pengetahuan, kemampuan cukup dan bertambah bagi teman-teman melaksanakan tugas-tugasnya," ujar Arief. 


Anggota KPU RI lainnya, Pramono Ubaid Tanthowi berharap KPU di setiap jenjang semakin banyak diwarnai dengan kaum perempuan. Oleh karenanya, Pramono menghimbau peserta dapat mengikuti pelatihan dengan baik untuk mempersiapkan diri dalam seleksi. "Ikuti kegiatan ini dengan baik sehingga mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk di profesi apapun karena ini tidak semata untuk mempersiapkan diri di kpu atau bawaslu tapi di institusi lain," kata Pramono.


Sebagai alumni program ini, Anggota KPU RI, Evi Novida Ginting Manik bercerita program ini memiliki manfaat terutama dalam memperbaiki serta meningkatkan kapasitas diri. Dia pun mengimbau peserta yang nantinya ikut dalam pelatihan agar percaya diri dan berkompetisi secara sehat, fokus mengembangkan diri sendiri. 


"Saya pesankan adalah karena ini semuanya direncanakan untuk mengikuti seleksi, tentu akan ada persaingan,kita berharap walaupun ada persaingan tentu persaingan ini bisa dilakukan dengan cara yang sehat yaitu dengan kemampuan kita masing-masing," ungkap Evi. Evi berharap agar perempuan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mendapatkan bekal serta pengalaman yang sama melalui program ini. 


Direktur Eksekutif Puskapol UI, Aditya Perdana menjelaskan keterwakilan perempuan sebagai anggota lembaga penyelenggara pemilu sudah diatur dalam regulasi atau Undang-Undang (UU). Namun, keterlibatan perempuan masih jauh dari yang diharapkan yaitu 30 persen. Berdasarkan hasil riset pada 2016 dilakukan Puskapol UI dari program ini, kata Aditya, ditemukan tiga penghambat perempuan untuk ikut proses seleksi antara lain keterbatasan informasi, lingkungan politik yang masih belum sensitif gender, dan hambatan sosial kultural. 


"Saya sangat yakin ibu-ibu yang ada di sini, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota insha allah semuanya bisa mengatasi hambatan kultural, jadi sudah bisa mendaftar mendapatkan izin dari suami atau orangtua karena memang dianggap perempuan itu masih dianggap belum otonom, atau pengambilan keputusan itu masih dipengaruhi oleh orang lain. Mudah-mudahan ini semakin lama semakin berkurang faktor-faktor penghambat ini sehingga kita bisa terus mendorong banyak perempuan," ujar Aditya. 


Program pelatihan yang dilaksanakan Puskapol UI ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) dan mitra pelaksananya International Foundation for Electoral System (IFES). Aditya menjelaskan program ini akan menampung 150 orang dan akan dilaksanakan secara online dengan dua sesi pelatihan mengenai Kepemiluan dan Pengembangan Kapasitas. Jadwal pelatihan dibagi ke tiga modul dan lima angkatan yang berlangsung pada bulan September dan Oktober 2021 serta Januari 2022. (humas/ink21)


×
Berita Terbaru Update