Notification

×

Iklan

Indeks Berita

Dugaan Pembiaran dan Penelantaran SPKA, Tim Advokat: Itu Tidak Manusiawi

Jumat, September 10, 2021 | 14.32 WIB Last Updated 2021-09-10T08:03:31Z

 


NYARINK.com, BANDUNG - Seorang pegawai PT.KAI  bernama Syamsul Bachri yang berdinas di Divre II Sumatera Barat mengalami nasib malang, pasalnya Syamsul Bachri telah melakukan kesalahan yang semestinya bisa dimusyawahkan.


Namun pil pahit kini diterimanya, Syamsul harus dikeluarkan dari pekerjaan, padahal Syamsul Bachri mau bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukannya. 


Berawal dari pendataan yang dilakukan oleh Syamsul terhadap aset PT.KAI yang berada di wilayah Emplasemen stasiun Kacang dengan beberapa bangunan yang belum memiliki kontrak sewa  diantararanya bangunan yang ditempati Ibu Rostina yang enggan membayar sewa lahan yang dimanfaatkannya.


Selang beberapa bulan Ibu Rostina mau membayar sewa kontrak yang dititipkan kepada tetangganya sebesar 700 ribu, dan Syamsul Bachri menerima uang titipan tersebut dengan nilai yang sama 700 ribu. Namun Syamsul Bachri berniat menyerahkan kepada  bagian komersil non angkutan PJKA. Karena berkas dan materinya belum lengkap maka sementara dipegang Syamsul Bachri. 


Pada saat akan diserahkan kepada bagian yang menanganinya,   jawabannya hanya disuruh , "pegang saja"  dengan catatan harus diganti saat berkas penyewa lahan sudah melengkapi berkas persewaan. 


Justru disinalah masalah berawal, Syamsul Bachri mengalami kecelakaan sepeda motor yang mengakibatkan motornya rusak berat, maka dipakainya uang titipan untuk memperbaiki motor, Namun saat akan mengembalikan uang tersebut tidak ada yang mau menerima, Syamsul Bachri malah dinyatakan mengundurkan diri, padahal tidak pernah menandatangani surat pengunduran diri


Demi memperjuangkan keadilan, Syamsul Bachri menunjuk Kuasa Hukum Eko Wijaya and Partner untuk melayangkan Gugatan terhadap Ketua Umum SPKA juga Ketua SPKA DPD II Divre SumBar di pengadilan Negeri Bandung.


Saat ditemui Syamsul Bachri mengaku, dirinya diperintahkan oleh atasan. Yakni oleh Manager Aset Saudara ID untuk membuat surat yang ditujukan kepada Ketua DPD SPKA Divre II Sumbar menggunakan tulisan tangan, pada tanggal 14 Juli 2021. Ia lalu membuat permohonan bantuan terkait masalah PHK, Sebagai Anggota SPKA meminta bantuan kepada ketua DPD SPKA II Sumbar dengan tujuan untuk memohon keringanan hukuman disiplin serta saya telah mengakui kehilafan dan kesalahan saya,namun Ketua DPD SPKA Divre II Sumbar, yakni Saudara ID malah menyampaikan hal yang diluar perkiraannya.


Saudara ID berkata "KALAU KAMU INGIN DIBANTU DATANG KERUMAH BERSAMA ANAK DAN ISTRI,KALAU PERLU KAMU SUJUD DIKAKI SAYA,KALAU PERLU JILAT KAKI SAYA" kejadian ini disaksikan oleh salah satu pengurus DPD SPKA Divre II Sumbar Saudara Pendri." Jelas M.Syamsul Bachri Kepada wartawan.


Ia juga menambahkan, jika dirinya sudah meminta bantuan kepada Ketua Umum SPKA melalui aplikasi WhatsApp namun dikembalikan dan di arahkan kepada Ketua DPD SPKA Divre II Sumbar kemudian saya meminta bantuan Tim Advokasi Bapak Idrus.


Namun jawabannya, "SUDAH PULANG SAJA BACHRI, TIDAK ADA YANG MAU MEMBANTU KAMU DI SPKA, SAYA TIDAK BISA APA-APA" Tutur Syamsul Bachri sesuai apa yang  dituturkan oleh ucapan Tim advokasi Saudara Idrus.


Sementara Kuasa Hukum Syamsul Bachri, Bapak Eko Wijaya, S.H., C.M, Sangat menyayangkan perkataan seorang pengurus Serikat Pekerja Kereta Api yakni Saudara ID berbicara seperti demikian, seolah-olah Oknum Pengurus SPKA tersebut sebagai pemilik organisasi SPKA sekaligus pemilik perusahaan BUMN. Seharusnya, katanya, SPKA menjadi Garda terdepan sebagai wakil Pekerja dalam memberikan perlindungan dan pembelaan hukum terhadap anggota SPKA yang mengalami masalah di Perusahaan dan jangan bertindak arogan serta terkesan SPKA menutup mata.


"Ini sangat bertentangan dengan AD/ART,PA/PO SPKA bukannya melakukan perlindungan juga pembelaan sesuai amanat undang-undang, ini justru malah terkesan acuh,cuek dan tutup mata.Akibat dari permasalahan ini nama baik Organisasi Serikat Pekerja Kereta Api dipertaruhkan,tercoreng serta akan menjadi preseden buruk bagi SPKA." Jelas Eko Wijaya.


Mestinya, lanjut dia, Saudara ID seharusnya memperjuangkan, melindungi, membela hak serta kepentingan anggota dan keluarganya. Sebagai Pimpinan tertinggi di Organisasi SPKA, Ketua Umum SPKA beserta Sekjen SPKA juga seharusnya mengambil tindakan tegas terhadap permasalahan ini bukannya saling menyalahkan mencari pembenaran dan pembelaan.


"Akibat permasalahan ini Klien kami Saudara M.Syamsul Bachri memberikan kuasa kepada Kami untuk menggugat SPKA,Kami selaku Tim Kuasa Hukum telah melayangkan gugatan terhadap Ketua Umum SPKA dan Ketua SPKA DPD Divre II Sumbar di Pengadilan Negeri Bandung terkait perbuatan melawan Hukum dan Pelanggaran pasal 335 ayat(1),pasal 264,pasal 263 ayat (1)." Tutup Eko.


Sumber : TEAM advokasi 



×
Berita Terbaru Update