• Senin, 4 Juli 2022

Aksi Tolak Raperda Ketenagakerjaan pro Omnibuslaw

- Rabu, 18 Mei 2022 | 06:55 WIB
Massa aksi tolak Raperda ketenagakerjaan
Massa aksi tolak Raperda ketenagakerjaan

Purwakarta,  nyarink.com - Pada Jum'at,13 Mei 2022 KC FSPMI Kab. Purwakarta menerima Surat dari Disnaker No. KK. 02.01/1359/HIS/2022 tertanggal 13 Mei 2022 bersifat segera yang isinya meminta 2 (dua) orang wakil dari FSPMI untuk hadir dalam pembahasan Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan serta untuk mendapatkan tambahan informasi penyusunan Naskah Akademik pada hari Selasa, 17 Mei 2022.

"tentu kami menyambut gembira lantaran kami fikir harapan untuk masyarakat Purwakarta menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri dengan terserap lebih banyak di perusahaan-perusahaan yang ada serta kesejahteraan yang lebih baik akan segera diakomodir dan diperjuangkan oleh para pemangku kebijakan.

Senin,16 Mei 2022 beredar draft Raperda versi Pemerintah Daerah yang setelah dibaca justru rasa percaya diri yang begitu besar bahwa Omnibuslaw UU 11/2020 Cipta Kerja segera berlaku secara tidak inkonstitusional bersyarat lagi," ujar Wahyu Hidaya SH. Ketua Exco Partai Buruh Kab. Purwakarta Jawa barat. Selasa (17/5/2022

Baca Juga: Antisipasi PMK, Kapolres Purwakarta Perintahkan Kapolsek dan Babinkantibmas Lakukan Ini.

Terbukti dari dasar hukum maupun substansi, lebih lanjut Wahyu menuturkan, Raperda adalah copy paste Omnibuslaw ditambah penguatan pemagangan yang bagi kami hanyalah kamuflase "topeng" upah murah, Sehingga apabila Raperda ini berlanjut sampai disahkan tentu akan menambah kesengsaraan bagi buruh Purwakarta.

"mendapati hal tersebut, dari diskusi maka FSPMI menyatakan tidak akan menghadiri undangan karena khawatir dapat menjadi dasar legalisasi penyusunan naskah Akademik Raperda yang substansinya kami tolak.

Tak hanya itu, sebagai keseriusan sikap penolakan maka kami melayangkan surat aksi ke disnaker dan meminta agar pembahasan Raperda menggunakan draft pro Omnibuslaw tersebut dihentikan," turturnya.

Wahyu mengatakan, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya terkait UU 11/2020 Cipta Kerja dalam butir ke-7 jelas menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Baca Juga: Personil Polsek Rangsang Lakukan SP, Warga Diingatkan Tertib Lalin dan Prokes

Halaman:

Editor: Mokhamad Danu Tohir

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Si Bos Bantu Warga Cek Bantuan

Senin, 27 Juni 2022 | 18:52 WIB

Gaya Gubernur Riau Sapa Warga

Senin, 27 Juni 2022 | 08:20 WIB
X