• Jumat, 12 Agustus 2022

Rancangan Peraturan Daerah Butuh Proses Untuk Jadi Sempurna

- Sabtu, 23 Juli 2022 | 10:35 WIB
Wakil ketua DPRD Bengkalis Saiful Ardi
Wakil ketua DPRD Bengkalis Saiful Ardi

BENGKALIS, Nyarink.com - Kesempurnaan sebuah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) membutuhkan beberapa proses untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, yang dapat membantu dan bermanfaat buat masyarakat.

Tahapan penyempurnaan ini seperti, mulai dari rapat bersama OPD terkait, konsultasi dan koordinasi, studi banding ke daerah yang sudah menjalankan Perda, dilanjutkan dengan rapat finalisasi sampai pengesahan Ranperda menjadi Perda di dalam rapat Paripurna DPRD.

Seperti yang dilakukan oleh Pansus perlindungan perempuan dan anak DPRD Kabupaten Bengkalis yang melaksanakan studi banding ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Payukumbuh, pada Kamis (21/07/2022).

Baca Juga: Pemkab Meranti Tandatangani Kerjasama Dengan BSSN Untuk Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik

Kepala Dinas P3AP2KB Kota Payakumbuh, Agustion, beserta jajarannya menyambut kedatangan Pansus perlindungan perempuan dan anak DPRD Kabupaten Bengkalis yang turut dihadiri ketua DPRD Kabupaten Bengkalis H. Khairul Umam dan wakil ketua III Syaiful Ardi.

Irmi Syakip Arsalan saat memimpin rapat mengatakan, tujuan pertemuan ini untuk mendapatkan saran dan masukan terhadap Ranperda perlindungan perempuan dan anak, dimana sudah banyak kasus terjadi di Kabupaten Bengkalis baik kekerasan maupun pelecehan seksual, maka dari itu Ranperda ini perlu untuk membangun komitmen Pemda dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan perempuan dan anak serta memperkuat payung hukumnya.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kota Payukumbuh telah melaksanakan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak yang dapat dijadikan bahan untuk perbandingan dalam penyempurnaan Ranperda yang dimiliki Kabupaten Bengkalis. Adapun dalam Perda P2A Kota Payakumbuh, secara umum mengatur mengenai hak perempuan dan anak, baru mengerucut kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

Baca Juga: Pertama Dilakukan, KPK Kolaborasi Dengan Polda Riau Lakukan Pencegahan Korupsi

"Semoga dengan pertemuan ini, Kami bisa mendapatkan informasi lebih dalam terhadap peran Pemda dalam mewujudkan perlindungan perempuan dan anak melalui Perda ini, selain itu kami juga ingin memperkuat Ranperda penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Bengkalis, agar bisa mencakup seluruh aspek dari hulu ke hilir,” ungkapnya.

Halaman:

Editor: Eni Wiyarti

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Bupati Bengkalis Hadiri Rapat Paripurna

Selasa, 9 Agustus 2022 | 19:48 WIB

Perkembangan Selama 65 tahun Provinsi Riau

Selasa, 9 Agustus 2022 | 13:58 WIB
X