• Senin, 4 Juli 2022

Kebijakan Sepihak Pemerintah Pusat, Bikin Was-was Petani Sawit Riau

- Sabtu, 5 Februari 2022 | 06:20 WIB
Buah kelapa sawit (pixabay)
Buah kelapa sawit (pixabay)

Nyarink.com - Kebijakan domestic market obligation (DMO) dengan harga khusus atau domestic price obligation (DPO) tandan buah segar (TBS) kelapa sawit membuat petani di Provinsi Riau was-was nan menjerit. Kekhawatiran menjelma karena harganya mendekati level ‘Kiamat’.

Sekretaris Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Riau, Djono Albar Burhan menjelaskan (diduga) kebijakan sepihak dari pemerintah pusat ini menuai kepanikan petani yang tinggal di daerah hingga ke pelosok pedesaan.

“Kebijakan (DMO dan DPO) ini menimbulkan kepanikan luar biasa petani sawit Riau, karena sekitar 65 persen kebun kelapa sawit Riau adalah milik petani kecil. Kami melihat kebijakan ini bagaimana hitungan pemerintah bisa membuat keputusan sepihak DPO harga CPO Rp9.300 per kilogram,” kata Djono Albar Burhan, dilansir dari Bisnis.com, Selasa (1/2).

Baca Juga: Tangis Haru Warnai Korban Kebakaran Kepada Pejuang Dhuafa

Berdasarkan data yang dibeberkan Apkasindo Riau, harga jual TBS sawit di Bumi Lancang Kuning turun dalam dari rentang Rp3.500 per kilogram menjadi sekitar Rp2.500 per kilogram, atau tercatat turun senilai Rp1.000 perhari pada Jumat (28/1/2022) hingga Sabtu (29/1/2022) kemarin.

Meski pemerintah menegaskan harga acuan ini hanya diterapkan sebesar 20 persen volume ekspor, kenyataannya perusahaan yang membeli TBS petani melakukan sistem pukul rata dan menurunkan harga TBS sawit.

Menurutnya sebelum menetapkan harga acuan CPO ini, pemerintah harus merincikan biaya-biaya apa saja dalam komponen produksi kelapa sawit yang dikeluarkan petani atau produsen, sehingga angka acuan yang dikeluarkan itu hendaknya juga menghitung potensi keuntungan yang didapatkan petani sawit.

Baca Juga: Kapolri Berkomitmen Beri Pelayanan Terbaik untuk Korban Perempuan dan Anak

Saat ini dia menilai kebijakan model top down atau keputusan sepihak tanpa melakukan diskusi dan mendengar pendapat petani di lapangan, bisa menimbulkan masalah baru yang serius yaitu mendorong peningkatan angka kemiskinan.

Halaman:

Editor: ink1

Tags

Artikel Terkait

Terkini

CFG Football Ternyata Aplikasi Investasi Bodong

Senin, 24 Januari 2022 | 18:04 WIB

Perokok Siap-siap Rogoh Kocek Lebih Dalam

Senin, 3 Januari 2022 | 17:22 WIB
X