• Sabtu, 4 Desember 2021

Bupati Banyumas Meminta KPK Berkabar Dahulu Sebelum OTT

- Selasa, 16 November 2021 | 12:34 WIB
Foto Gedung KPK dan Bupati Banyumas Achmad Husein
Foto Gedung KPK dan Bupati Banyumas Achmad Husein

Nyarink.Com - Bupati Banyumas Achmad Husein sedang menjadi bulan-bulanan publik. Pernyataannya pada rapat koordinasi supervisi pencegahan (kopsurgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bikin masyarakat mengernyitkan dahi. Di acara yang namanya aja udah unik ini, dia meminta KPK jangan langsung melakukan operasi tangkap tangan (OTT) apabila menemukan indikasi korupsi dilakukan kepala daerah.

Alternatifnya, Achmad meminta komisi antirasuah itu ngasih peringatan terlebih dahulu. Kalau setelah diberi teguran pelaku masih korupsi, baru ditangkap.

“Mohon kalau ditemukan kesalahan, sebelum OTT kami dipanggil dahulu. Kalau ternyata dia [kepala daerah pelaku korupsi] itu berubah, ya sudah lepas begitu,” ucap Achmad dalam video viral berdurasi 24 detik yang menodai suasana santai akhir pekan netizen.

Baca Juga: Pemkot Cimahi Akan Awasi Pembangunan PPM Secara Ketat

Permintaan itu jelas panen kritik. Tindak pidana korupsi selama ini diangggap beda level dari bolos kerja buat ke warnet, sehingga cukup diberi peringatan agar tak mengulangi. Ada duit rakyat yang diambil, ada penggunaan kekuasaan yang salah guna.

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan menjelaskan di Twitternya, bahwa OTT KPK selalu terkait dengan delik suap. Artinya, pelaku suap sudah setuju untuk menerima hadiah atau janji. Ada kesadaran tersangka di situ. Maka, tidak heran media sosial Achmad langsung ramai dikunjungi netizen.

Achmad pun buka suara dan merasa perlu melakukan klarifikasi. Ia membela diri dengan menyebut cuplikan video yang viral tidak lengkap sehingga konteksnya hilang.

Baca Juga: DPRD Kepulauan Meranti Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2022

Melansir Antaranews, “Yang namanya pencegahan kan ya dicegah bukan ditindak. Sebetulnya, ada enam poin yang saya sampaikan, salah satunya tentang OTT. Dengan pertimbangan bahwa OTT itu menghapus dan menghilangkan kepala daerah,” kata Achmad pada Minggu (14/11) kemarin. 

Halaman:

Editor: Wira Dirgantara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pahami Aturan PPKM Level 3 Jelang Nataru 2022 Berikut

Senin, 29 November 2021 | 09:43 WIB

MK Nyatakan UU Cipta Kerja Bertentangan Dengan UU 1945

Kamis, 25 November 2021 | 20:10 WIB

Lowongan Kerja Bulan November 2021

Kamis, 25 November 2021 | 20:01 WIB

Cek Aplikasi Terbaru Bansos Usul Sanggah Kemensos

Kamis, 25 November 2021 | 12:35 WIB

Ahok: Kenapa Mesti Beli Mobil Listrik di Jerman

Rabu, 24 November 2021 | 10:06 WIB
X