• Sabtu, 4 Desember 2021

Partai Nasdem: Saya Kawal Hak-Hak Masyarakat

- Jumat, 12 November 2021 | 13:00 WIB
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem Dapil Jambi, Hasbi Anshory, S.E., M.M memberikan sambutan dalam kegiatan sosialisasi Perhutanan Sosial. (GATRA/ist)
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem Dapil Jambi, Hasbi Anshory, S.E., M.M memberikan sambutan dalam kegiatan sosialisasi Perhutanan Sosial. (GATRA/ist)

Tebo, Nyarink.com - Hasbi Anshory Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem Dapil Jambi, menggelar Sosialisasi Perhutanan Sosial bersama Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Wilayah Sumatera dan Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Kabupaten Tebo.

"Pertama, sebagai Anggota DPR RI, saya menerima aspirasi dari masyarakat Kabupaten Tebo, khususnya Kecamatan Sumai, Kecamatan Tujuh Koto Ilir, Kecamatan Tujuh Koto, dan Kecamatan Tebo Tengah," kata legislator pemilik jargon 'Budak Jambi Berjuang untuk Jambi' kepada dilansir Gatra, Selasa (9/11/2021).

Berdasarkan aspirasi masyarakat dan beberapa Kepala Desa, Salah satu poinnya, masyarakat terlanjur menggarap di Hutan Produksi (HP). Hasbi langsung menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Siti Nurbaya Bakar, Acc; Dirjen Perhutanan Sosial Kemitraan Lingkungan.

Baca Juga: Banyak Kasus Laka, PT.Putratama Satya Bhakt Lakukan Pelatihan Pelopor Keselamatan

Poin kedua adalah, masyarakat berkonflik dengan perusahaan yang mempunyai izin konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI). 

"Dirjen telepon saya mengatakan bahwa lebih teknis masalah perhutanan sosial itu adalah Kepala Balai PSKL Wilayah Sumatera. Intinya, saya dan Kepala Balai PSKL dan beberapa pejabat eselon IV Kementerian LHK datang. Sebenarnya staf khusus KLHK hadir, tapi karena ada lain hal, makanya beliau berhalangan hadir," ucapnya.

Ayah empat anak ini berujar, inti sosialisasi perhutanan sosial adalah menerangkan skema penyelesaian terhadap masyarakat. Ada lima skema perhutanan sosial, yakni Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat, Hutan Kemasyarakatan, dan kemitraan.

Baca Juga: Baliho Vs Mural, Siapa Pemilik Ruang Publik

Skema penyelesaian masa berlaku yang tidak sampai 35 tahun. Dengan adanya masyarakat diajak bergabung, kemarin disepakati pembentukan tim. Tim ini yang akan membantu masyarakat membuat proposal, membuat permohonan kepada Kementerian LHK RI.

Halaman:

Editor: BonoDaren20

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Atas Ridha Alloh SWT, PTUN Menolak Moeldoko

Selasa, 23 November 2021 | 16:49 WIB

Partai Gelora Bawa Semangat Aspirasi Semua Kelompok

Senin, 22 November 2021 | 22:25 WIB

Partai Nasdem: Saya Kawal Hak-Hak Masyarakat

Jumat, 12 November 2021 | 13:00 WIB

Fahri Heran Pemberitaan Tentang Kritikan Terhadap SBY

Minggu, 31 Oktober 2021 | 13:58 WIB

Pancasila Permadani Bangsa

Kamis, 28 Oktober 2021 | 14:04 WIB
X